Ada kabar dari Kapolri bahwa uang yang disebut-sebut berjumlah $14 juta dari freeport adalah ibarat uang saku. Kabar lain mengatakan setiap personeel Polri yang bertugas di Papua menerima sekitar Rp 1.25 juta. Kapolri mungkin benar ketika mengatakan bahwa biaya hidup di Papua lebih tinggi dari pada di kawasan luar Papua. Kapolri juga barang kali benar ketika mendeskripsikan beratnya tantangan lapangan yang dihadapi personeel Polri di Papua. Tapi, Kapolri teramat salah kalau menganggap bahwa karena biaya hidup lebih tinggi dan tantangan medan lebih besar maka Polri di Papua boleh menerima uang tambahan dari freeport & pengusaha.
Pertanyaannya; bukankah kongkalikong antara cukong & institusi negara yang sering kali dianggap sebagai penyebab maraknya pembalakan dan penyelundupan hasil hutan kita keluar negeri? Bukankah persekongkolan antara pengusaha & penguasa pengelola negara yang berulang kali di yakini sebagai penyebab berkeliarannya barang-barang ilegal di pasar gelap? ya... inilah budaya upeti. Budaya upeti adalah wujud dari perpaduan antara ketidaktransparanan organisasi dan kapitalisasi kekuasaan. Budaya upeti merusak pakem bahwa otoritas hukum harus berdiri diatas semua golongan. Budaya upeti memang bisa dilakukan atas dasar tau sama tau, suka sama suka. Satu pihak suka memperdagangkan dirinya, satu pihak lain membeli dagangan itu dengan tarif yang tinggi secara nominal namun rendah secara moral. Itulah budaya upeti kalaupun bukan pungli (pungutan liar). Ketika upeti di analogikan sebagai uang saku yang wajar-wajar saja, dan ketika analogi itu di ucapkan langsung oleh orang nomor satu di jajaran Korps Tribata, maka di seluruh nusantara akan terdengar gema kata "amin" terhadap dibukanya kesempatan transaksi formal antara polisi & pengusaha. Apa boleh buat? ucapan Kapolri telah menggiring masyarakat untuk kian yakin pada pandangan bahwa personil polri yang kaya raya memang patut dicurigai. Sebagian mungkin ada yang menjadi kaya karena WARISAN, sebagian karena ISTRI JUGA BEKERJA, tapi berdasarkan perkataan kapolri, kita pun jadi berfikir bahwa personil Polri yang kaya raya dan rekening tambun yang Polri punya bisa saja karena di isi oleh kalangan pengusaha berdasarkan prinsip kongkalikong itu tadi. Sementara personil berpangkat tinggi main mata dengan cukong-cukong raksasa, personil berpangkat rendah justru plarak plirik mengintai rakyat jelata.Anggapan ini bisa saja keliru, tapi apa boleh buat, perkataan Kapolri bahwa "uang dari Freeport ibarat uang saku"lah yang membuat imajinasi kita sampai kesana. Imajinasi alias prasangka liar yang justru kita percayai kebenarannya. kita menuntut Presiden SBY tegas terhadap kapolri Jenderal Timur Pradopo. Dana-dana non budgeter begini harus diusut, harus dilaporkan kepada publik. pembiaran adalah kesalahan, budaya upeti harus dihentikan, karena Polri seharusnya punya harga diri.
